.webp){kind=spacer}
KEDIRI, panjalu.online –Menjelang dibukanya kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Rakyat (SR) tahun ajaran 2025/2026 pada bulan Juli mendatang, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melakukan inspeksi menyeluruh terhadap fasilitas penunjang pendidikan di Kabupaten Kediri.
Tim dari pusat yang berasal dari Kemensetneg mengunjungi Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN) di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, bersama jajaran Pemkab Kediri pada hari Selasa (3/6).
Hasil peninjauan menunjukkan bahwa secara umum sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai. Namun, tim menyoroti perlunya penambahan kamera pengawas (CCTV) terutama di dalam ruang kelas, karena sebelumnya hanya terpasang di area luar.
Tim dari Kemensetneg menelusuri berbagai fasilitas mulai dari ruang belajar, kamar asrama, toilet, musala, hingga ruang laboratorium dan perpustakaan. Setiap lokasi yang dikunjungi didokumentasikan secara visual. Mereka juga meninjau aspek keselamatan seperti ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR), yang ternyata masa berlakunya hampir habis.
“Kami diminta untuk mengidentifikasi dan mencatat segala kendala teknis maupun administratif yang mungkin menghambat kesiapan peresmian Sekolah Rakyat,” jelas Oto Hidayat, Analis Kebijakan Ahli Muda Kedeputian Politik, Hukum dan HAM Kemensetneg. Ia menambahkan bahwa secara umum, kesiapan fasilitas telah mencapai lebih dari 80 persen.
Rencananya, SR Kabupaten Kediri akan menjadi bagian dari gelombang pertama sekolah yang diresmikan secara nasional, bersama 64 sekolah lainnya di berbagai provinsi. Peresmian dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama atau kedua bulan Juli, dan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Analis Hukum dari Kedeputian Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Jufry Manurung, mengungkapkan bahwa inspeksi serupa juga dilakukan di 15 lokasi lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Tidore, hingga Papua. Gelombang kedua inspeksi akan dilakukan pada 10–12 Juni.
Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Ariyanto, menyebut bahwa fasilitas utama di BPKASN dinilai sudah cukup layak. Namun untuk memenuhi standar yang disarankan oleh Kemensetneg, pihak Kementerian Pekerjaan Umum akan melengkapi pengadaan CCTV pada 10 Juli.
Selain itu, aula utama BPKASN diusulkan agar dialihfungsikan menjadi fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan badminton. “Jika masih ada kekurangan, kami akan berkoordinasi dengan SMPN 3 Grogol yang bersedia meminjamkan fasilitas mereka,” tambah Ariyanto.(red.a)
Post a Comment