Sidoarjo, panjalu.online–Kabupaten Sidoarjo kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Kali ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten dengan pencapaian tertinggi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tahun 2025.
Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, dalam acara apresiasi nasional di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, pada Senin (26/5/2025).
Kepala Dispendikbud Sidoarjo, Tirto Adhi, menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan atas kerja sama luar biasa dari seluruh elemen pendidikan di Sidoarjo yang selama ini terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan.
"Ini bukan sekadar penghargaan administratif, tapi pengakuan atas komitmen kolektif dari guru, kepala sekolah, wali murid, dan seluruh masyarakat pendidikan di Sidoarjo," ujar Tirto, Selasa (27/5/2025).
Indikator Unggulan: Literasi, Numerasi, dan Inklusivitas
Dalam penilaian SPM, terdapat delapan indikator utama yang menjadi fokus, mulai dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), tingkat literasi dan numerasi, hingga kualitas iklim belajar yang aman dan inklusif.
Tirto memaparkan bahwa peningkatan signifikan terjadi pada literasi dan numerasi siswa SMP, yang dalam setahun terakhir menunjukkan tren positif.
"Skor literasi siswa SMP naik dari 90,15 ke 93,71, sementara numerasi meningkat dari 86,62 menjadi 90,43. Ini bukti nyata bahwa proses pembelajaran semakin efektif dan terarah," jelasnya.
Sementara itu, iklim inklusif di satuan pendidikan juga mengalami perkembangan positif. Di tingkat SD, indeks inklusivitas naik dari 60,02 ke 64,07. Sedangkan di SMP, skor meningkat dari 60,60 ke 63,46. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan semakin terbuka untuk berbagai kelompok masyarakat.
Tantangan PAUD dan Langkah Percepatan
Meski berhasil menyabet penghargaan nasional, Tirto tak menampik bahwa tantangan besar masih membayangi, khususnya dalam sektor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dari total 1.703 lembaga PAUD dan PKBM yang ada di Sidoarjo, sebanyak 604 lembaga (35,47%) masih belum terakreditasi.
“Kami sedang menyusun peta jalan pendampingan terarah untuk lembaga-lembaga ini, agar dalam waktu dekat bisa memenuhi standar minimal akreditasi,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menargetkan peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD dengan mendorong guru melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana.
“Saat ini, 69,71% guru PAUD sudah mengantongi ijazah S1 atau S2. Kami menargetkan angka ini terus bertambah agar mutu pendidikan anak usia dini semakin berkualitas,” tambah Tirto.
Komitmen Kolaboratif untuk Pendidikan yang Merata
Lebih lanjut, Tirto menekankan bahwa kesuksesan ini tidak boleh membuat lengah, melainkan harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas dinas. Diperlukan kerja sama lintas sektor—dari pemerintah, sekolah, keluarga, hingga masyarakat luas—untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan,” tandasnya.
Ke depan, Sidoarjo menargetkan penguatan mutu pendidikan di wilayah pinggiran serta percepatan digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari strategi jangka panjang.(red.a)
Post a Comment